DETIKTIMUR, MAKASSAR — Serikat Pedagang Pasar Pa’baeng-Baeng bersama pedagang Pasar Terminal Daya menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Makassar, kamis (15 januari 2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap maraknya penggusuran yang dinilai mengancam keberlangsungan hidup pedagang kecil.
Dalam aksinya, gabungan pedagang membawa spanduk dan poster bertuliskan “Makassar Darurat Penggusuran” serta menyuarakan tuntutan agar pemerintah kota dan DPRD menghentikan kebijakan penertiban yang dianggap tidak berpihak pada pedagang rakyat. Massa aksi menilai penggusuran dilakukan tanpa dialog yang adil serta tanpa solusi relokasi yang layak.
Koordinator aksi (Aditya) menyampaikan bahwa pedagang pasar merupakan bagian penting dari roda perekonomian kota. Namun, kebijakan yang diterapkan saat ini justru membuat pedagang kehilangan mata pencaharian. “Kami bukan menolak penataan, tapi menolak penggusuran sepihak yang mematikan ekonomi rakyat kecil,” tegasnya dalam orasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aksi tersebut mendapat respons dari DPRD Kota Makassar. Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Udin Syahputra Malik dari Fraksi PDI Perjuangan, menemui langsung massa aksi. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa pedagang berhak untuk mendapatkan perlindungan sehingga akan secepatnya menggelar RDP (Rapat dengar pendapat) untuk pedagang pasar pa’baeng-baeng sebelum tgl 21 mengingat ada isu yg beredar akan ada pembongkaran paksa ditgl 21 Januari 2026
Dr. Udin juga mengimbau agar perjuangan dilakukan secara tertib dan damai, serta menegaskan pentingnya dialog antara pemerintah kota dan para pedagang untuk mencari solusi yang berkeadilan tanpa merugikan rakyat kecil. Ia berjanji akan mendorong pembahasan lanjutan bersama pihak terkait agar tidak ada kebijakan penggusuran yang dilakukan secara sepihak.ujarnya
Hingga aksi berakhir, massa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu “Makassar Darurat Penggusuran” dan siap menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons konkret dari pemerintah dan DPRD Kota Makassar.tutup
