DETIKTIMUR, MAKASSAR – Praktik mafia paspor Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural di Sulawesi Selatan kembali mencuat ke permukaan. Berdasarkan hasil investigasi mendalam yang dilakukan oleh Badan Investigasi Nasional Lidik Pro Sulsel, ditemukan indikasi kuat adanya “jalur khusus” bagi calo paspor di Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II Non TPI Palopo dan Kanim Kelas II TPI Parepare.
Modus Operandi “Senin dan Kamis
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala BINPRO LIDIK PRO Sulsel, Ismar, SH, mengungkapkan bahwa kemudahan pengurusan paspor bagi PMI non-prosedural ini bukan lagi menjadi rahasia umum. Menurutnya, terdapat hari-hari tertentu yang diduga sengaja diatur oleh oknum internal sebagai waktu “aman” bagi para calo.
“Hasil pantauan kami menunjukkan bahwa hari Senin dan Kamis sering kali menjadi ‘karpet merah’ bagi para calo paspor untuk menjalankan aksinya. Prosedur yang seharusnya ketat, justru tampak longgar dan diatur khusus oleh oknum di Kanim Palopo dan Parepare,” tegas Ismar, SH dalam keterangannya di Makassar.
Tudingan Pembiaran dan Desakan Pencopotan Kakanwil
Ismar menilai, maraknya paspor “terbitan daerah” yang ditemukan pada PMI yang dideportasi atau ditangkap di luar negeri adalah bukti konkret kegagalan pengawasan dari tingkat wilayah. Atas dasar tersebut, Lidik Pro Sulsel meminta ketegasan dari **Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).
Poin-poin tuntutan Lidik Pro Sulsel:
Copot Kakanwil Kemenimipas Sulsel:Dinilai gagal melakukan pengawasan dan terkesan melakukan pembiaran tanpa adanya tindakan sidak yang nyata.
Evaluasi Total: Meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap Kakanim Palopo dan Parepare terkait aliran penerbitan paspor dalam satu tahun terakhir.
Dugaan Konkalikong:
Mempertanyakan sikap diam Kakanwil yang justru menimbulkan kecurigaan adanya kerjasama terselubung dengan para pimpinan kantor imigrasi di daerah.
Dampak Nyata pada PMI
“Pembiaran ini adalah hulu dari masalah besar yang menimpa warga Sulawesi Selatan di luar negeri. Banyak PMI kita yang tertangkap atau dideportasi ternyata memegang paspor terbitan Palopo dan Parepare. Jika Kakanwil tetap diam, maka wajar jika publik bertanya-tanya, ada apa?” lanjut Ismar.
Lidik Pro Sulsel menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari pusat demi memutus rantai perdagangan manusia yang berawal dari dokumen resmi yang disalahgunakan.
Baramakassar_
