Detiktimur.net MEDAN – Sorotan terhadap dugaan kebocoran anggaran di tubuh PDAM Tirtanadi Sumatera Utara yang disebut mencapai Rp450 miliar per tahun terus memantik gelombang reaksi di media sosial. Setelah pemberitaan sebelumnya viral di berbagai media daring, kolom komentar dipenuhi pengakuan dan keluhan pelanggan yang mengaku mengalami kenaikan tagihan, pelayanan air yang dinilai belum maksimal, hingga berbagai persoalan lain yang selama ini mereka rasakan.
Fenomena tersebut seolah membuka “tabir” berbagai keluhan yang sebelumnya hanya menjadi pembicaraan di kalangan pelanggan. Warganet ramai-ramai membagikan pengalaman pribadi, mulai dari tagihan yang disebut terus meningkat, distribusi air yang dinilai tidak lancar, hingga proses pemasangan sambungan baru yang dianggap memberatkan, Minggu (26/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Akun @mbak puji mengaku tagihan air yang biasanya sekitar Rp50 ribu melonjak menjadi Rp100 ribu dan mempertanyakan alasan kenaikan yang dikaitkan dengan perluasan bangunan, padahal menurutnya rumahnya tidak mengalami perubahan. Akun @selvihanyimu juga mengaku tagihannya terus naik, dari sekitar Rp90 ribu pada 2023 menjadi Rp299 ribu pada 2026. Sementara @lolipop mengeluhkan biaya pemasangan sambungan baru yang menurutnya membebani pelanggan karena harus menanggung pengadaan pipa utama.
Keluhan lain datang dari @Herbianto Marpaung yang mempertanyakan adanya denda keterlambatan pembayaran di tengah mencuatnya isu dugaan kebocoran. @mom Webita Silaban mempertanyakan kenaikan tagihan meski menurutnya distribusi air tidak lancar. @gyan.yi mengaku pernah menerima tagihan hingga Rp900 ribu dalam satu bulan, sedangkan @Han menyebut tagihannya terus meningkat meski penggunaan air berkurang. @mishel🦋 bahkan mengaku telah menghemat pemakaian air, namun tagihan tetap tinggi.
Sementara itu, akun @gphutajulu dan @03Maret@pisces-regar turut menyampaikan kritik serta opini pribadi mengenai pengelolaan perusahaan milik negara maupun daerah. Pernyataan tersebut merupakan pendapat pribadi pengguna media sosial dan belum dapat dipastikan kebenarannya.
Gelombang komentar tersebut kemudian berkembang menjadi kritik yang lebih luas terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Sejumlah warganet menilai sorotan terhadap dugaan kebocoran anggaran yang terus bergulir belum diikuti dengan langkah yang dinilai memuaskan publik. Kritik juga diarahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang oleh sebagian pengguna media sosial dinilai belum menunjukkan penanganan terhadap berbagai dugaan persoalan yang mencuat di lingkungan perusahaan daerah tersebut.
Tidak hanya itu, perhatian publik juga mengarah kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Sejumlah warganet berpendapat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran manajemen maupun pejabat di lingkungan PDAM Tirtanadi sebagai upaya memperkuat tata kelola perusahaan dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
Di tengah derasnya kritik tersebut, publik juga mempertanyakan besarnya biaya yang setiap bulan dibayarkan oleh pelanggan PDAM Tirtanadi. Menurut pandangan yang berkembang di media sosial, masyarakat telah memenuhi kewajibannya membayar tagihan air secara rutin, namun di sisi lain masih banyak pelanggan yang mengaku menghadapi kenaikan tarif, distribusi air yang tidak stabil, hingga kualitas pelayanan yang dinilai belum memuaskan.
Kondisi ini memunculkan tuntutan agar seluruh dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran diusut secara transparan dan tuntas, sehingga masyarakat memperoleh kepastian bahwa dana yang bersumber dari pembayaran pelanggan benar-benar dikelola untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai peruntukannya.
Namun, ramainya respons publik menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai dugaan kebocoran anggaran telah memicu masyarakat untuk menyampaikan pengalaman, kritik, dan harapan mereka terhadap pelayanan PDAM Tirtanadi. Awak media tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak PDAM Tirtanadi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan resmi atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.
Tim/Red
