Banda Aceh – Perjalanan Gubernur Aceh Muzakir Manaf menggunakan pesawat jet pribadi dengan registrasi T7HKJ dari Kuala Lumpur ke Banda Aceh menjadi sorotan. Publik mempertanyakan agenda perjalanan dan sumber pembiayaan penerbangan tersebut.
Berdasarkan dokumen penerbangan yang diperoleh media, pesawat T7HKJ tercatat melakukan penerbangan tidak terjadwal (unscheduled flight) menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Surat pemberitahuan penerbangan bernomor 274/ASM/JKS-BTJ/IX/26 tertanggal 10 September 2026 disebut mencantumkan rencana penerbangan pesawat tersebut ke Bandara SIM.
Dokumen itu disebut telah ditembuskan kepada sejumlah instansi terkait, termasuk pengelola bandara, Lanud Sultan Iskandar Muda, Imigrasi, dan Bea Cukai.
Selain itu, dokumen General Declaration yang beredar mencantumkan rute penerbangan Kuala Lumpur–Banda Aceh.
Nama Muzakir Manaf tercantum dalam daftar penumpang bersama sejumlah penumpang lainnya.
Perjalanan tersebut kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan, terutama terkait sumber pembiayaan penggunaan jet pribadi.
Publik mempertanyakan apakah penerbangan tersebut merupakan perjalanan pribadi atau bagian dari agenda kedinasan Gubernur Aceh.
Jika merupakan perjalanan kedinasan, masyarakat meminta Pemerintah Aceh menjelaskan sumber anggaran, dasar penugasan, serta mekanisme pertanggungjawaban biaya penerbangan.
Sebaliknya, jika perjalanan tersebut menggunakan biaya pribadi, klarifikasi juga dinilai penting untuk menghentikan spekulasi yang berkembang.
“Yang perlu dijelaskan adalah agenda perjalanannya, siapa yang membayar, dan apakah ada kaitannya dengan anggaran atau fasilitas pemerintah,” demikian pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Selain sumber pembiayaan, agenda Muzakir Manaf selama berada di Kuala Lumpur juga menjadi perhatian.
Publik mempertanyakan kepentingan apa yang membuat perjalanan tersebut menggunakan pesawat jet pribadi dan siapa saja yang ikut dalam rombongan.
Keterangan mengenai agenda resmi perjalanan dinilai penting mengingat Muzakir Manaf merupakan pejabat publik yang menjalankan mandat pemerintahan Aceh.
Transparansi diperlukan agar perjalanan tersebut tidak menimbulkan persepsi negatif maupun dugaan mengenai penggunaan fasilitas atau anggaran negara.
Pemerintah Aceh dan pihak terkait diminta memberikan penjelasan mengenai status perjalanan tersebut.
Klarifikasi diharapkan mencakup tujuan perjalanan, kapasitas penumpang, sumber pembiayaan, serta apakah penerbangan tersebut berkaitan dengan tugas kedinasan.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh keterangan resmi dari Muzakir Manaf maupun Pemerintah Aceh terkait tujuan perjalanan dan sumber pembiayaan penggunaan pesawat T7HKJ.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Muzakir Manaf, Pemerintah Aceh, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan. (*)
