Detiktimur.id DELI SERDANG – Pembangunan gedung di SD Negeri 101774 Sampali, Jalan Irian Barat, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, menuai sorotan. Proyek yang disebut-sebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu hingga kini menyisakan tanda tanya besar terkait nilai anggaran dan pelaksana pekerjaan.
Persoalan tersebut bukan sekadar pembangunan fisik sebuah gedung sekolah. Ketika uang daerah digunakan, masyarakat berhak mengetahui secara terang berapa besar anggaran yang digelontorkan pemerintah dan untuk pekerjaan apa saja dana tersebut dibelanjakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, saat dikonfirmasi wartawan, pihak sekolah hanya menyebut pembangunan gedung tersebut bersumber dari APBD. Namun, ketika ditanya mengenai nominal anggaran, pihak sekolah belum dapat memberikan keterangan mengenai berapa nilai dana yang digunakan.
Lantas, berapa sebenarnya anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan gedung tersebut?
Pertanyaan itu semakin penting karena pembangunan berada di lingkungan fasilitas pendidikan yang menggunakan uang negara. Informasi mengenai nilai kontrak, tahun anggaran, sumber program, perusahaan atau pihak pelaksana, hingga volume dan spesifikasi pekerjaan semestinya dapat diketahui secara jelas.
Jangan sampai masyarakat hanya melihat bangunan berdiri, sementara informasi mengenai berapa uang rakyat yang dihabiskan dan bagaimana proses pelaksanaannya justru tidak terang.
Sorotan juga mengarah pada mutu pekerjaan. Penggunaan material konstruksi seperti besi, semen, beton, rangka dan material lainnya perlu dipastikan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Sebab, kualitas bangunan sekolah tidak boleh hanya dinilai dari tampilan luarnya. Struktur dan material yang digunakan berkaitan dengan keamanan serta masa pakai bangunan yang akan digunakan siswa dan tenaga pendidik.
Karena itu, Dinas Pendidikan Deli Serdang dan instansi teknis terkait perlu membuka informasi proyek tersebut kepada publik. Jangan biarkan pembangunan yang menggunakan APBD berjalan tanpa penjelasan yang memadai mengenai nilai anggaran dan pelaksanaannya.
Jika proyek tersebut memang telah berjalan sesuai aturan, tentunya tidak ada alasan untuk menutup-nutupi informasi mengenai besaran anggaran, pelaksana, spesifikasi teknis maupun hasil pekerjaan.
Publik hanya meminta satu hal: transparansi terhadap penggunaan uang negara.
Sebab APBD bukan uang pribadi pejabat, bukan pula uang milik pihak sekolah. APBD merupakan anggaran daerah yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kini bola berada di tangan Pemkab Deli Serdang, khususnya Dinas Pendidikan dan instansi teknis terkait. Masyarakat menunggu penjelasan terbuka: berapa nilai anggaran pembangunan SDN 101774 Sampali, siapa pelaksananya, apa sumber programnya dan apakah pekerjaan tersebut benar-benar sesuai spesifikasi yang ditetapkan?
