Detiktimur.net Rokan Hilir – Dugaan penguasaan kendali pemerintahan oleh lingkaran keluarga mencuat keras di Kabupaten Rokan Hilir. Nama Karmila Sari disebut bukan sekadar figur politik pusat, tetapi aktor berpengaruh dalam arah kebijakan daerah.
Sejumlah sumber internal menyebut perannya diduga menembus batas koordinasi. Ia disebut ikut menentukan langkah strategis, mempengaruhi keputusan penting, bahkan dianggap sebagai pusat kendali tidak resmi dalam sejumlah agenda pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Posisi Wakil Bupati Jhony Charles dipertanyakan. Dalam beberapa keputusan krusial, perannya dinilai tidak menonjol. Struktur ada, jabatan lengkap, tetapi keseimbangan kewenangan disebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Anggota DPR RI memiliki mandat di tingkat pusat: legislasi, pengawasan, dan penganggaran nasional. Bukan operator kebijakan daerah. Jika dugaan intervensi ini benar, maka garis kewenangan telah diterobos.
Relasi darah antara Karmila Sari dan Bupati H. Bistamam memperkuat persepsi adanya konsentrasi pengaruh. Ketika keluarga berada di dua simpul kekuasaan berbeda, potensi konflik kepentingan tak bisa diabaikan.
Isu politik berikutnya makin memperkeruh situasi. Nama Karmila Sari disebut-sebut diproyeksikan maju sebagai Bupati Rokan Hilir periode selanjutnya. Jika benar, maka setiap kebijakan hari ini layak diuji: pelayanan publik atau pijakan elektoral.
Jika kekuasaan dikendalikan dari balik layar, maka demokrasi hanya menjadi formalitas administratif. Jabatan eksekutif berubah menjadi simbol, sementara kendali riil berada di luar struktur resmi.
Tanpa klarifikasi terbuka dan tegas, tudingan ini akan mengeras menjadi opini publik. Dan ketika opini menguat tanpa bantahan faktual, legitimasi pemerintahan di Rokan Hilir berada di ujung tanduk.
