Detiktimur.net Deli Serdang – Dana BOS Rp3,7 miliar yang seharusnya menjadi nafas pendidikan anak bangsa, kini diduga digunakan sebagai ladang keuntungan pribadi. SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan, sekolah unggulan di Kabupaten Deli Serdang, disorot tajam karena kepala sekolahnya, Daulat Siregar, diduga menutup rapat pengelolaan anggaran.
Tahun 2025, sekolah menerima Rp3.729.240.000. Tahap pertama Rp1.864.620.000 pada 22 Januari, tahap kedua Rp1.864.620.000 pada 8 Agustus. Anggaran fantastis ini seharusnya menjamin fasilitas optimal: perpustakaan lengkap, listrik dan air lancar, administrasi rapi, praktik kerja siswa maksimal. Faktanya? Publik menilai, semua anggaran itu seperti menguap tanpa jejak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan utama: Rp1.009.939.000 untuk administrasi kegiatan sekolah. Publik bertanya: untuk apa uang itu? Pengembangan perpustakaan Rp130.500.000, langganan daya dan jasa Rp180.515.468, bursa kerja, praktik kerja industri, pemagangan guru dan sertifikasi Rp335.036.200. Semua tercatat di laporan, tapi manfaat nyata bagi siswa nyaris tak terlihat.
Sekretaris DPD LBH-WARTAWAN Sumatera Utara, Nanda Apriyan Syahwal, menegaskan: “Ini indikasi pengkhianatan pendidikan. Dana sebesar ini harus diuji hukum. Jika terbukti diselewengkan, proses harus brutal dan tanpa kompromi.”
Ironisnya, kepala sekolah kerap tidak berada di tempat saat wartawan mencoba konfirmasi. Humas sekolah, Neti, hanya berkata: “Kepala sekolah tidak selalu ada di lokasi.” Sikap ini menimbulkan persepsi publik: ada yang sengaja disembunyikan.
Desakan audit brutal kini diarahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Publik menuntut pemeriksaan terbuka, profesional, dan tanpa tebang pilih. Tidak ada toleransi bagi yang bermain-main dengan dana rakyat.
Rp3,7 miliar adalah uang rakyat. Bukan uang pribadi untuk diselewengkan. Transparansi adalah kewajiban. Jika terbukti ada penyimpangan, hukum harus menindak dengan keras, secepat kilat, dan tanpa ampun.
Publik juga mendesak Bobby Nasution untuk mengevaluasi kepala sekolah dan mempertimbangkan pergantian segera. Dunia pendidikan tidak boleh lagi dibayangi kepemimpinan yang tertutup dan anggaran yang misterius.
Dana BOS adalah hak siswa, masa depan bangsa, dan tanggung jawab negara. Jika dikhianati, bukan hanya sekolah yang rusak masa depan anak-anak bangsa pun dirampas!
