Detiktimur.net MEDAN – Perumda Tirtanadi Sumatera Utara kembali diterpa sorotan keras. Di tengah kewajibannya menyediakan air bersih bagi masyarakat, sejumlah fasilitas vital pengolahan air justru diduga mengalami kerusakan, tidak terawat, hingga pengolahan bahan kimia yang dinilai jauh dari standar ideal pelayanan publik.
Ketua Umum Information Corruption Watch Republik Indonesia (ICW RI), Jokly Sihotang SE, menilai kondisi tersebut bukan sekadar persoalan teknis biasa. Temuan kerusakan clarifier, tube settler, bak pemancar, mesin pengaduk bahan kimia, hingga jaringan perpipaan yang dipenuhi karat dinilai sebagai sinyal bahaya yang tidak boleh dianggap sepele.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Publik berhak tahu mengapa fasilitas penting yang menjadi jantung pengolahan air bersih diduga rusak dan tidak berfungsi optimal. Ke mana arah pengawasan dan bagaimana efektivitas anggaran perawatan selama ini, itu harus dijelaskan secara terbuka,” tegas Jokly.
Di IPA Deli Tua, puluhan kolom tube settler pada empat unit clarifier dilaporkan mengalami kerusakan. Kondisi itu berpotensi mengganggu proses pemisahan partikel kotoran sehingga kualitas pengolahan air patut dipertanyakan.
Sementara di IPA Sibolangit, puluhan springkle yang berfungsi dalam proses aerasi dilaporkan tidak terpasang. Mesin pengaduk soda ash juga disebut rusak sehingga proses pencampuran bahan kimia masih dilakukan secara manual. Ironisnya, sejumlah gedung pengolahan, bak pemancar, dan jaringan pipa dilaporkan dipenuhi karat, terbuka, hingga tersumbat.
Tak kalah memprihatinkan, Rumah Pompa Lumban Silintong disebut memiliki bak filter yang bocor, berkarat, dan mengalami penurunan fungsi. Bahkan terdapat dugaan serpihan logam berkarat masuk ke area penyaringan air.
Jika berbagai temuan tersebut benar, maka pertanyaan besarnya sederhana: bagaimana mungkin fasilitas strategis penyedia air bersih untuk masyarakat dibiarkan dalam kondisi seperti itu?
ICW RI mendesak dilakukan audit total terhadap sistem pengolahan, distribusi, sarana-prasarana, serta penggunaan anggaran pemeliharaan di lingkungan Perumda Tirtanadi. Sebab publik tidak membutuhkan alasan, melainkan membutuhkan kepastian bahwa air yang mereka gunakan setiap hari benar-benar dikelola dengan standar yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Direksi Perumda Tirtanadi belum memberikan klarifikasi resmi. Bungkamnya pihak perusahaan daerah di tengah derasnya sorotan justru semakin menambah tanda tanya besar yang kini berkembang di tengah masyarakat.
Jangan sampai pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak berubah menjadi potret buruk lemahnya pengawasan, minimnya perawatan, dan buruknya tata kelola yang selama ini luput dari perhatian.
Red/Tim
