Detiktimur.net Deli Serdang, Pagar Merbau, – Camat Pagar Merbau, Junaidi SE’M, SI, menerima kunjungan sejumlah media serta pengurus DPP P2BMI, DWP, dan DPD LBH-Wartawan Provinsi Sumatera Utara di Kantor Camat.Pertemuan ini digelar untuk memperkuat keterbukaan informasi terkait persoalan lahan eks PTPN yang menjadi sorotan publik dan meningkatkan komunikasi antara pemerintah kecamatan dengan insan pers,Rabu (28/1/2026).
Dalam paparannya, Camat Junaidi menyatakan bahwa dirinya belum mengetahui secara rinci persoalan lahan tersebut karena baru menjabat selama tujuh bulan. “Persoalan ini bukan sepenuhnya ranah saya langsung, namun saya berkomitmen memantau perkembangan di lapangan dan mendorong agar lokasi yang diduga bermasalah bisa ditertibkan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pertemuan ini menjadi sarana membangun komunikasi yang lebih terbuka dan harmonis dengan media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pernyataan Junaidi sekaligus menanggapi isu yang berkembang mengenai dugaan pembiaran lahan eks PTPN. Ia berharap media menyajikan informasi yang objektif dan tidak memberitakan hal-hal negatif yang tidak berdasar. Camat Junaidi menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan wilayah agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Abdul Hadi, Ketua DPW P2BMI, menekankan perlunya langkah tegas pemerintah daerah untuk menertibkan ketimpangan yang terjadi. “Kami berharap setiap ketimpangan di Pagar Merbau segera diselesaikan. Jangan sampai ada kesan pembiaran, karena hal ini dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Permasalahan yang beredar kemarin sudah clear dan selesai,” ujarnya.
Abdul Hadi menambahkan, kehadiran organisasi wartawan dan pengurus P2BMI ke kantor camat bukan untuk mencari konflik, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dan media. Sinergi ini diharapkan mendorong pemerintah lebih responsif terhadap isu yang berkembang di masyarakat dan meningkatkan keterbukaan publik.
Pertemuan ini diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah kecamatan, aparat penegak hukum, dan insan pers. Dengan demikian, tercipta tata kelola wilayah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus menegaskan peran media sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga kepentingan publik dan membangun kepercayaan masyarakat,(Humas LBH-Wartawan)
