Konflik Agraria di Labuhan Batu: Ketua GMNI Dianiaya Polisi, Bukti Video Dihapus Paksa

ASWAR

- Redaksi

Jumat, 30 Januari 2026 - 17:25 WIB

5060 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Detiktimur.net Labuhan Batu — Ketegangan agraria di Labuhan Batu memuncak saat Ketua GMnI hadir untuk mengadvokasi warga dan merekam kondisi lapangan. Dokumentasi yang seharusnya mencatat fakta berubah menjadi medan konfrontasi langsung dengan aparat.

 

Sejumlah oknum polisi merampas kamera dan ponsel Ketua GMnI secara paksa. Setiap upaya merekam fakta dibungkam, alat dokumentasi dihancurkan, dan bukti video dihapus paksa. Tidak ada peringatan, tidak ada negosiasi; kekerasan berlangsung cepat dan sistematis.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Ketua GMnI kemudian dianiaya fisik secara brutal. Ia diinjak-injak berulang kali di tanah, kehilangan kemampuan bergerak, dan sesak di bagian dada. Setiap gerakan dibatasi, ruang advokasi dan dokumentasi dihancurkan. Tidak ada pertolongan; penganiayaan berlangsung di depan warga dengan intensitas mematikan.

 

Advokasi yang seharusnya terbuka berubah menjadi konfrontasi total. Bukti rekaman yang sempat ada lenyap, hilang dari ruang publik, meninggalkan kesunyian yang mematikan di lokasi konflik. Kekerasan fisik ini menegaskan bahwa ruang advokasi mahasiswa tidak diakui oleh aparat.

 

Netizen bersuara keras menyoroti pola kekerasan ini. Akun Liadewi menulis, “Uda gak dipake lagi dasar Pancasila… dipakenya Pancasila cuma pada saat upacara aja… kalo sekarang banyak yang mentingkan perut dan kantongnya masing-masing, ini lah negeri Konoha.” Akun Lamsor Panjaitan menambahkan, “Inilah polisi perusahaan bertindak bahkan bisa membunuh, bukan polisi negara yang punya ilmu keadilan.” Cuitan lain menyoroti sistem kekerasan, “Mengapa keamanan pihak kepolisian selalu berada di perusahaan dan orang berduit… padahal mereka digaji uang masyarakat untuk menjaga rakyat, tak ngetilah negeri ini.” Kritik netizen menegaskan bahwa penganiayaan dan hapus bukti bukan insiden, tapi pola mematikan.

 

Insiden ini menegaskan ancaman nyata bagi mahasiswa yang mengadvokasi di tengah konflik agraria. Tindakan paksa, penganiayaan fisik brutal, dan pembungkaman bukti tidak meninggalkan ruang untuk dialog: hanya kekerasan yang mematikan dan konsekuensi nyata bagi mereka yang mencoba merekam fakta.

Berita Terkait

Ketua I TP–PKK Kabupaten Rokan Hilir, Indah Septiani, Lepas Jalan Santai Dan Senam Sehat Di Kepenghuluan Labuhan Papan
Skandal Dugaan Rp40 Juta Menguak! DPO Aem Disebut Masih Berkeliaran, Penyitaan Solar Bagan Serdang Jadi Sorotan
AnniverSMANSAry 76 Makassar: Momen Syukur Alumni untuk Jasa Para Guru dan Pendidik
Dugaan Peredaran Narkoba Tanjung Morawa B Disorot, Nama Husen Dan Kasat Resnarkoba Ikut Terseret Dalam Informasi Warga
Penyegaran Struktur Organisasi, Kapolres Toraja Utara Pimpin Sertijab Tiga Kapolsek dan Lantik Kasi Humas Baru
Dipimpin Letkol Cpm Ajumalahi, Denpom XIV/4 Makassar Gelar Senam Bersama dan Lomba Sepak Takraw Antarstaf
Sudah Turun Ke Gudang Gas, Kades Minta Legalitas Dan Plang, Kini Warga Tagih: Mana Tindakannya?
Ketua Presidium FPII Dra Kasihhati Hadiri Pelantikan Kalapas Musi Banyuasin dan Kalapas Lahat di Sumsel

Berita Terbaru

DAERAH

Camat Kresek Jemput Aspirasi, Sapa Warga Sondol

Sabtu, 22 Agu 2026 - 22:46 WIB