Detiktimur.net LANGKAT — Ini bukan kegagalan. Ini kejahatan yang disahkan oleh kekuasaan. Proyek jalan Rp673.100.000 APBD 2025 di Dusun Sungai Cabang hancur sebelum layak disebut jadi. Aspal pecah. Retak. Melebar. Uang habis. Negara diam.
Ini bukan salah hitung. Bukan cuaca. Bukan teknis. Ini perampokan anggaran yang dibungkus stempel resmi. PU bekerja tanpa rasa takut. Pengawasan dikubur. Inspektorat dibisukan. Hukum menyingkir. Pemerintah daerah berubah fungsi: bukan pelindung rakyat, tapi pelindung kejahatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Fakta berdiri telanjang di lapangan. Jalan rusak adalah barang bukti hidup. Siapa pun yang masih bicara “proses” sedang menipu publik. Ketika kerusakan terjadi secepat ini, yang bekerja bukan aspal yang bekerja adalah keserakahan.
Saat dikonfirmasi via WhatsApp, Bupati Langkat H. Syah Afandin, S.H. memilih diam. Diam itu bukan netral. Diam itu sikap. Diam itu pesan: kekuasaan lebih penting dari kebenaran, pejabat lebih berharga daripada rakyat. Dalam diam itu, kejahatan mendapat perlindungan.
Warga akhirnya paham: negara tidak lalai negara memilih. Memilih membiarkan uang rakyat lenyap. Memilih menutup mata pada kehancuran. Memilih berdiri di sisi pelaku. Jalan ini bukan gagal dibangun, rakyat yang gagal dilindungi.
Di Langkat, korupsi tidak lagi sembunyi. Ia berdiri di jalan, retak dan pecah, menertawakan hukum. Dan selama kebisuan dipelihara, setiap proyek berikutnya hanyalah korban yang menunggu giliran.
Ini bukan pembangunan. Ini penjarahan yang diberi nama resmi.
