Detiktimur.net Deli Serdang — Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Konsultasi Kontributor Wartawan (LBHK–Wartawan) Cabang Deli Serdang bersama Ketua Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Sumatera Utara (ARMADAK) resmi melaporkan tiga kepala sekolah negeri beserta ketua komite sekolah ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), terkait dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan pengutipan dana SPP Tahun Anggaran 2025.
Laporan tersebut tertuang dalam surat resmi Nomor:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
68/69/70/LP/YLBHK-Wartawan/DS/V/2026 tertanggal 18 Mei 2026 dan telah diterima PTSP Kejati Sumut pada 19 Mei 2026, lengkap dengan bukti tanda terima surat serta identitas penerima dari pihak Kejati Sumut.
Sekolah yang dilaporkan yakni:
SMKN 1 Percut Sei Tuan beserta Ketua Komite.
SMAN 2 Lubuk Pakam beserta Ketua Komite.
SMAN 2 Percut Sei Tuan beserta Ketua Komite.
Dalam laporan tersebut, pelapor menyoroti dugaan kejanggalan penggunaan Dana BOSP untuk pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, asesmen, administrasi sekolah, sarana-prasarana, honor guru, hingga dugaan pengutipan dana SPP terhadap siswa.
Ketua LBHK–Wartawan Deli Serdang, Nanda Apriyan Syahwal, SH, menegaskan dunia pendidikan tidak boleh dijadikan ruang membebani masyarakat dengan pungutan yang diduga bertentangan dengan aturan pemerintah.
“Dana operasional sekolah sudah ditanggung pemerintah pusat melalui Dana BOSP. Jadi kalau masih ada dugaan pungutan SPP di sekolah negeri, itu harus dipertanyakan dan diusut secara serius,” tegas Nanda.
Ia menyebut aturan larangan pungutan di sekolah negeri telah diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012, Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, serta Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 terkait juknis Dana BOSP.
Menurut Nanda, pihaknya berharap Kejati Sumut tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi benar-benar melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran di sekolah yang dilaporkan. Ia menilai transparansi pengelolaan dana pendidikan sangat penting agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan wali murid.
“Jangan sampai dunia pendidikan tercoreng akibat dugaan permainan anggaran dan pungutan yang membebani rakyat kecil. Kami ingin aparat penegak hukum bekerja profesional, transparan, dan tidak tebang pilih,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua ARMADAK, Ridho, menyatakan dugaan penyalahgunaan Dana BOS/BOSP dan pungutan wajib terhadap siswa merupakan bentuk pengkhianatan terhadap dunia pendidikan.
“Dana BOS adalah uang rakyat untuk pendidikan, bukan untuk membebani wali murid dengan pungutan berkedok kesepakatan. Jika terbukti, aparat penegak hukum wajib membongkarnya secara transparan,” tegas Ridho.
Ridho juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses laporan tersebut hingga ada kepastian hukum. Bahkan, laporan itu disebut telah ditembuskan ke Kejaksaan Agung RI dan Istana Presiden sebagai bentuk keseriusan dalam mengawasi dugaan penyimpangan anggaran pendidikan di Sumatera Utara.
Red/Tim
